Kasus Bisnis Beras Maknyuss Diduga Rugikan Negara Puluhan Triliun

Dalam banyak artikel seputar bisnis, Beras diakui menjadi salah satu bisnis paling menggiurkan di tanah air. Bahkan itu terjadi dari bagian hulu hingga ke hilirnya. Mulai dari bisnis pupuk, bisnis pertanian hingga bisnis perdagangan komoditas pertanian selalu menguntungkan. Bagaimana tidak, jika bangsa ini belum menyebut dirinya makan sebelum mengkonsumsi nasi.

Itu artinya, beras adalah kebutuhan publik dan menyangkut dengan kepentingan publik. Itulah mengapa, besar di atur sepenuhnya oleh pemerintah. Termasuk juga soal distribusi dan harganya. Nah, kasus terbaru muncul ketika beras ternama Maknyuss di duga dioplos sehingga merugikan konsumen.

Kasus beras Maknyuss yang diduga beras oplosan sangat hangat diperbincangkan dalam berbagai media. Pemerintah menduga bahwa negara mengalami kerugian hingga puluhan trilliun rupiah akibat beras oplosan yang beredar ini. Disinyalir beras ini merupakan beras oplosan yang awalnya merupakan beras subsidi yang dioplos dan dikemas ulang dengan merk terkenal yaitu beras cap Ayam Jago dan Maknyuss.

Dugaan Kasus Beras Oplosan PT Indo Beras Unggul (PT IBU)

PT Indo Beras Unggul (PT IBU) diduga melakukan praktik kecurangan dengan mengoplos beras tersebut. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penggerebekan yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Bekasi pada beberapa hari lalu. Pelaku terancam pidana terkait Pasal 139 juncto Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18/2012 tentang Pangan dan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 UU RI No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum lagi Pasal Perindustrian dan Perdagangan.

Pernyataan ini memang sempat dibantah oleh PT Tiga Pilar Sejahtera, selaku induk dari PT Indo Beras Unggul (PT IBU) . Modus kecurangan yang dilakukan oleh PT PT IBU ini adalah mengoplos dan mengganti kemasan beras subsidi dengan kemasan beras premium lalu dijual dengan harga dan kualitas yang setara dengan beras premium. Berdasarkan penyelidikan, diduga PT IBU membeli beras IR 64 dengan kategori beras subsidi lalu dimodifikasi dengan kemasan premium.

Perhitungannya, PT Indo Beras Unggul (PT IBU) membeli beras IR 64 seharga Rp 7000, lalu menjualnya seharga Rp 24000. Keuntungan yang berlipat ganda ini masuk dalam kantong perusahaan. Jika pemerintah tidak cekatan dalam kasus ini maka  akan berimbas pada merambahnya kasus korupsi dan terjadinya perubahan perekonomian pada sektor sembako.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kapolri harus segera mengambil tindakan tegas untuk menindaklanjuti para mafia dan kartel beras yang nekat melakukan kecurangan dengan manipulasi kemasan dan memainkan harga beras. Mengingat bahwa sepertiga uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pemenuhan subsidi komoditas beras.

Potensi pelanggaran hukum dalam komoditas beras ini tidak main-main. Uang yang beredar untuk komoditas tertinggi berasal dari sembako adalah beras, yaitu mencapai Rp 488 triliun. Artinya anggaran yang dikucurkan pemerintah sepertiganya adalah untuk mencukupi subsidi komoditas beras. Kasus korupsi yang dilakukan PT IBU maupun mafia dan kartel beras lainnya tentunya sangat berimbas merugikan negara hingga puluhan trilliun. Untuk itu pemerintah harus mampu membendung korupsi dengan melakukan pemberantasan terhadap mafia beras.

Benar atau tidak dugaan tersebut, kasus hukum haruslah diselesaikan melalui jalur hukum. yang pasti beras adalah kebutuhan publik, maka ada baiknya jika pemerintah mengatur betul bagiamana produksi dan distribusinya, lagipula bangsa ini cukup bangga dengan pemerintah jika mampu memenuhi kebutuhan beras berkualitas dan murah dan tentu saja artikel seputar bisnis akan menyebutkan hal itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *